Rosalindo: UKL UPL

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN

DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan

lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah

pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang

tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha

dan/atau kegiatan.

2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan

kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak

lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha

dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

3. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

4. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota adalah kepala

instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.

5. Kepala instansi lingkungan hidup provinsi adalah instansi yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup provinsi.

6. Deputi Menteri adalah Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup yang

tugas dan tanggungjawabnya di bidang amdal.

7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria

wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL.

(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL

wajib membuat SPPL.

Pasal 3

(1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh gubernur atau

bupati/walikota berdasarkan hasil penapisan.

(2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan pedoman penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 4

(1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

(2) SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan

sebagaimana tercatum dalam Lampiran III.

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada:

a. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, apabila usaha

dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; 3

b. kepala instansi lingkungan hidup provinsi, apabila usaha dan/atau

kegiatan berlokasi:

1. lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;

2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau

3. di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke

arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi

dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk

kabupaten/kota; atau

c. Deputi Menteri, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi:

1. lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;

2. di wilayah sengketa dengan negara lain;

3. di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis

pantai ke arah laut lepas; dan/atau

4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara

lain.

Pasal 6

(1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada kepala instansi

lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup

provinsi, atau Deputi Menteri sesuai dengan kewenangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi

lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri memberikan tanda bukti

penerimaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL

atau SPPL.

(3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi

lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri setelah menerima UKLUPL atau SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL yang

dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani

pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL.

Pasal 7

(1) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi

lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri wajib:

a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi

yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan

rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak

diterimanya UKL-UPL; atau

b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL

paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL. 4

(2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKLUPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan,

pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai

hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi

lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri wajib:

a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja

sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh

pemrakarsa; atau

b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak

diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.

(4) Dalam hal kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala

instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri tidak

melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak

menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL

yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap

telah diperiksa dan disahkan oleh kepala instansi lingkungan hidup

kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi

Menteri.

(5) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)

huruf a digunakan sebagai dasar untuk:

a. memperoleh izin lingkungan; dan

b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban

dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke

dalam izin lingkungan.

Pasal 9

(1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan

kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

(2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaaan peralatan kantor untuk

menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL,

penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemeriksaan UKLUPL atau persetujuan SPPL yang dilakukan di Kementerian

Lingkungan Hidup; atau 5

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemeriksaan UKLUPL atau persetujuan SPPL yang dilakukan di instansi lingkungan

hidup provinsi atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 2010

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 231

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi MENLH Bidang

Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad1

Lampiran I

Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup

Nomor : 13 Tahun 2010

Tanggal : 7 Mei 2010

PANDUAN PENAPISAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

I. Pendahuluan

Penapisan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib

dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya

pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) perlu dilakukan mengingat

besarnya rentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib

dilengkapi UKL-UPL.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa

setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria

wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula

bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL
UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa

ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL diatur dengan

peraturan Menteri.

Secara skematik, pembagian tersebut dapat digambarkan sebagai

berikut: 2

Skema tersebut di atas dalam pelaksanaannya berbeda-beda untuk

setiap daerah sehingga menimbulkan perbedaan pembebanan

tanggung jawab bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk

daerah yang berbeda walaupun jenis usaha dan/atau kegiatannya

adalah sama. Untuk menjamin bahwa UKL-UPL dilakukan secara

tepat, maka perlu dilakukan penapisan untuk menetapkan jenis

rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPL.

Adapun usaha dan/atau kegiatan di luar daftar jenis rencana usaha

dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dapat

langsung diperintahkan melakukan upaya pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup sesuai prosedur operasional standar

(POS) yang tersedia bagi usaha dan/atau kegiatan yang

bersangkutan, dan melengkapi diri dengan surat pernyataan

kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Disamping itu, mekanisme perizinan telah berkembang ke arah lebih

sempurna, sehingga dengan kondisi tersebut beban kajian

lingkungan dapat didorong untuk dapat menjadi bagian langsung

dari mekanisme penerbitan izin.

Sebagai contoh, dalam setiap pemberian izin mendirikan bangunan

(IMB) telah termaktub kewajiban pemrakarsa untuk melakukan

upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain: wajib membuat

USAHA DAN/ATAU

KEGIATAN

WAJIB AMDAL

USAHA DAN/ATAU

KEGIATAN

WAJIB UKL-UPL

SPPL

Batas amdal

Batas UKL-UPL 3

sumur resapan, berjarak tertentu dari batas daerah milik jalan

(DAMIJA), dan lain-lain.

UKL-UPL merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi

dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha

dan/atau kegiatan yang UKL-UPLnya ditolak maka pejabat pemberi

izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan

bersangkutan. UKL-UPL dinyatakan berlaku sepanjang usaha

dan/atau kegiatan tidak melakukan perubahan lokasi, desain,

proses, bahan baku dan/atau bahan penolong. Bagi UKL-UPL yang

telah dinyatakan sesuai dengan isian formulir atau layak, maka UKLUPL tersebut dinyatakan kadaluarsa apabila usaha dan/atau

kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak

rekomendasi atas UKL-UPL diterbitkan.

II. Langkah dan kriteria penapisan jenis rencana usaha dan/atau

kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL

Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib

dilengkapi dengan UKL-UPL dilakukan dengan langkah berikut:

LANGKAH PERTAMA

1. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam jenis usaha

dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal.

a. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam daftar

jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal, baik yang ditetapkan dalam

peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup atau keputusan bupati/walikota sesuai kaidah

penetapan wajib amdal;

Catatan: Bupati/walikota atau Gubernur DKI Jakarta atas pertimbangan ilmiah dapat

menetapkan suatu jenis usaha dan/atau kegiatan menjadi wajib amdal atas pertimbangan
daya dukung, daya tampung dan serta tipologi ekosistem setempat menjadi lebih ketat
dari daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal dalam peraturan

Menteri.

b. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di kawasan

lindung;

Catatan: Usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan dan/atau berlokasi di kawasan

lindung wajib dilengkapi amdal.

c. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di lokasi yang

tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang
kawasan setempat.

Catatan: Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi tidak sesuai tata ruang wajib ditolak.

LANGKAH KEDUA

2. Pastikan bahwa potensi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan telah tersedia teknologi

untuk menanggulangi dampak tersebut.

Catatan: Jika tidak tersedia teknologi penanganan dampak dari suatu rencana usaha dan/atau

kegiatan, maka kemungkinan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi amdal.

LANGKAH KETIGA

3. Periksa peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga

pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL
untuk ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Catatan:

• Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen

(LPND) belum menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka lakukan
penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah keempat
dan langkah kelima.

• Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen

(LPND) telah menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL tetapi tidak dilengkapi

dengan skala/besaran, atau skala/besarannya ditentukan tetapi tidak ditentukan batas bawahnya,
maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah
keempat dan langkah kelima.

• Dalam hal terjadi perubahan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen
sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau
kegiatan wajib UKL-UPL, maka ketentuan dalam langkah ketiga ini wajib mengikuti peraturan
yang mengalami perubahan tersebut.

LANGKAH KEEMPAT

4. Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa dampak
dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memerlukan UKL-UPL atau SPPL dengan

menjawab pertanyaan berikut:

Apakah rencana usaha dan/atau

kegiatan tersebut akan

memberikan dampak terhadap

lingkungan hidup dan memerlukan

UKL-UPL berdasarkan kriteria

berikut:

Ya/Tidak

Jelaskan!

• Jenis kegiatan

• Skala/besaran/ukuran

• Kapasitas produksi

• Luasan lahan yang

dimanfaatkan

• Limbah dan/atau cemaran

dan/atau dampak lingkungan

• Teknologi yang tersedia

dan/atau digunakan

• Jumlah komponen lingkungan

hidup terkena dampak

• Besaran investasi

• Terkonsentrasi atau tidaknya

kegiatan

• Jumlah tenaga kerja

• Aspek sosial kegiatan

Apabila diberikan jawaban "Ya" pada salah satu

kriteria tersebut, maka diindikasikan kegiatan

tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

5. Tetapkan jenis dan skala/besaran rencana usaha

dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi

dengan UKL-UPL atau surat pernyataan

kesanggupan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup (SPPL).

Catatan:

Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis

rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL

di luar jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKLUPL yang ditetapkan oleh menteri departemen

sektoral atau kepala lembaga pemerintah non

departemen (LPND).

MENTERI NEGARA

LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi MENLH Bidang

Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

LANGKAH

KELIMA 1

Lampiran II

Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup

Nomor : 13 Tahun 2010

Tanggal : 7 Mei 2010

FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN

UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama perusahaan : ________________________________

2. Nama pemrakarsa : ________________________________

3. Alamat kantor,

nomor telepon/fax

________________________________ :

II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usaha

dan/atau kegiatan

___________________________________ :

2. Lokasi rencana usaha

dan/atau kegiatan

___________________________________ :

Keterangan:

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain:

nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat

akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Untuk

kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan

besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta

lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan

letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala usaha dan/atau Kegiatan : _______________________ (satuan)

Keterangan:

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau

kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan

gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:

1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku

dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2

2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan

tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan

peledak

3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas

perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot

kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang

perhubungan

4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit

pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan

energi dan jumlah penggunaan air

5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasiltas

pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin

laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan

jumlah kursi restoran

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap

tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi,

operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen

kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku,

proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang

dibebaskan dan status tanah).

b. dan lain lain……

Tahap Konstruksi:

a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan

tehnik pembukaan lahan).

b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan

luasan bangunan).

c. dan lain-lain…..

Tahap Operasi:

a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan

dimasukkan).

b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak

yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan 3

hidup).

c. dan lain-lain…

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala

besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya,

lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan

keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai:

1. kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;

2. jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;

3. ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan

4. hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak

lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.

5. ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

SUMBER DAMPAK JENIS DAMPAK BESARAN DAMPAK KETERANGAN

(Tuliskan kegiatan yang

menghasilkan dampak

terhadap lingkungan)

Contoh:

Kegiatan Peternakan pada

tahap operasi

Pemeliharaan ternak

menimbulkan limbah

berupa :

1. Limbah cair

2. Limbah padat (kotoran)

3. Limbah gas akibat

pembakaran sisa

makanan ternak

(Tuliskan dampak yang

mungkin terjadi)

Contoh:

Terjadinya penurunan

kualitas air Sungai XYZ

akibat pembuangan

limbah cair

Terjadinya penurunan

kualitas air Sungai XYZ

akibat pembuangan

limbah padat

Penurunan kualitas

udara akibat

pembakaran

(Tuliskan ukuran yang

dapat menyatakan

besaran dampak)

Contoh:

Limbah cair yang

dihasilkan adalah 50

liter/hari.

Limbah padat yang

dihasilkan adalah 1,2

/minggu.

(Tuliskan

informasi lain

yang perlu

disampaikan

untuk

menjelaskan

dampak

lingkungan yang

akan terjadi) 4

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas:

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola

dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan

darurat;

2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas

pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang

lingkungan hidup;

3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan

lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang

lingkungan hidup.

V. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib

menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang

bersangkutan.

MENTERI NEGARA

LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi MENLH Bidang

Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

Lampiran III

Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup

Nomor : 13 Tahun 2010

Tanggal : 7 Mei 2010

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

ƒ Nama : ............................................................................

ƒ Jabatan : ............................................................................

ƒ Alamat : ............................................................................

ƒ Nomor Telp. : ............................................................................

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

ƒ Nama perusahaan/Usaha : .........................................................

ƒ Alamat perusahaan/usaha : .........................................................

ƒ Nomor telp. Perusahaan : .........................................................

ƒ Jenis Usaha/sifat usaha : .........................................................

ƒ Kapasitas Produksi : .........................................................

ƒ Perizinan yang dimiliki : .........................................................

ƒ Keperluan : .........................................................

ƒ Besarnya modal : .........................................................

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina

hubungan baik dengan tetangga sekitar.

2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan

usaha.

3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran

lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan

tersebut.

4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau

kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.

5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di

lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.

6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1

sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

a. Dampak lingkungan yang terjadi:

5. dst. 2

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

5. dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya

usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain,

proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Menyetujui,

Kepala Instansi Lingkungan

Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota

N A M A

(..................................................)

NIP.

Tanggal, Bulan, Tahun

Yang menyatakan,

N A M A

(..................................................)

Catatan:

Contoh format di atas merupakan format minimum dan dapat

dikembangkan.

MENTERI NEGARA

LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi MENLH Bidang

Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

Materai Rp. 6.000,-

Tanda tangan

Cap perusahaan 1

Lampiran IV

Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup

Nomor : 13 Tahun 2010

Tanggal : 7 Mei 2010

FORMAT SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) OLEH INSTANSI

LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

kota, tanggal, bulan, tahun

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Rekomendasi atas

UKL-UPL

Kegiatan .......................

oleh PT. ........................

di .................................

Kepada Yth.

Direktur/Manager/Lainnya

PT. ................

Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ........................... tertanggal ..... perihal

penyampaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kegiatan ..................., bersama ini

diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan,

maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan ................ tersebut secara teknis

dapat disetujui.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan

dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau

kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha

dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan

perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat

pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun

UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Penanggung jawab PT........... wajib melakukan seluruh ketentuan yang

termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas

pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan .................... 2

Penanggung jawab PT.......... wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan

dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut

kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota ............... dan instansiinstansi sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap ..... bulan sekali

terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Bupati/Walikota ..................., Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota ......................., Kepala Instansi Sektor A .........., Kepala

Instansi Sektor B, Kepala Instansi Sektor dst...... melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh

penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana

dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota .........................

....................................................

Tembusan Yth.:

1. Kepala Instansi Sektor A;

2. Kepala Instansi Sektor B;

3. Kepala Instansi dsb;

4. dst.

MENTERI NEGARA

LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi MENLH Bidang

Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

Rosalindo

Kamis, 07 Februari 2013

UKL UPL

Tidak ada komentar:

Mengenai Saya

Arsip Blog